2024 Lampiran per 31 pj 2012

Lampiran per 31 pj 2012

Author: qbxa

August undefined, 2024

TīmeklisBagi karyawan : Bukan penambah penghasilan bruto karyawan ( Pasal 8 ayat (2) PER-31/PJ/2012) Pengurang PPh Pasal 21 Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek yang dibayar oleh karyawan Bagi … TīmeklisLAMPIIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-19 /PJ/2014 TENTANG : Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-34/Pj/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk …

SURAT, DAFTAR, FORMULIR, DAN LAPORAN YANG DIGUNAKAN …

Tīmeklislampiran iii peraturan direktur jenderal pajak nomor : per-24/pj/2012 tentang : bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka … pinella kaarten

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Tahun …

Tīmeklis2024. gada 6. nov. · PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 31/PJ/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, … TīmeklisLampiran II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-13/PJ/2010 TANGGAL : 24 Maret 2010 TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK PETUNJUK PENGISIAN 1. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang formatnya sebagaimana ditetapkan dalam … TīmeklisDirektorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Jl. Seminung No. 5, Imopuro, Kota Metro - 34111. Telepon: (0725) 41049 h149 pill pink

(PDF) Lampiran PER 31 PJ 2012 Rahmi Eldyani

LAMPIRAN IA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-24/PJ/2012 …

TīmeklisLaporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Bangka Beitung terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Kebijakan akuntansi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih perlu disempurnakan, Saldo kas di bendahara penerimaan pada UPTD … Tīmeklis2024. gada 5. janv. · Dalam memberikan tunjangan PPh Pasal 21 dikenal istilah di- gross up dan tidak di- gross up. Sebenarnya UU PPh, PP No 94 tahun 2010 dan PER-31/PJ/2012 tidak mengenal istilah gross up. Sehingga kita tidak akan menemukan contoh perhitungannya di lampiran PER-31/PJ/2012. h 150 pillTīmeklisPeraturan Dirjen Pajak PER_DIRJEN_PJK No PER-31/PJ/2012 Lampiran Revisi Dokumen Riwayat Dokumen Relasi Dokumen of 12 Langganan Info Terbaru Gabung … pinel kit

"Tīmeklis2013. gada 6. dec. · PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, … " - Lampiran per 31 pj 2012

Lampiran per 31 pj 2012

Tax Guide : PER_DIRJEN_PJK No PER-31/PJ/2012 - Pajakku

TīmeklisHal ini dikarenakan konsep dalam menghitung PPh 21 atas penghasilan tidak teratur sebagaimana diatur dalam PER 31/PJ/2012 (Lampiran bagian Pertama butir I.1.b) … Tīmeklis2024. gada 11. okt. · Beberapa bagian lampiran dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, ...

Did you know?

TīmeklisLAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-65/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENANGANAN SIDANG BANDING DAN GUGATAN DI … Tīmeklis2009. gada 12. okt. · Bagian Pertama Angka Romawi IV Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara …

Tīmeklis2015. gada 2. janv. · Sesuai dengan ketentuan pasal 2 PER-31/PJ/2012 disebutkan bahwa salah satu pemberi kerja adalah “cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau … TīmeklisApprove. Reject. View Details

TīmeklisLAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-04/PJ/2012 TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN METODE DAN TEKNIK PEMERIKSAAN … TīmeklisKode 31 untuk Golongan Pokok Industri Furnitur Kode 32 untuk Golongan Pokok Industri Pengolahan Lainnya Kode 33 untuk Golongan Pokok Jasa Reparasi dan …

TīmeklisNOMOR : PER - 31/PJ/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN …

Tīmeklis2014. gada 5. jūl. · PER-31/PJ/2012 menyatakan bahwa penghitungan kembali PPh Pasal 21 yang terutang dilakukan salah satunya adalah di masa di mana karyawan keluar. Oleh karena itu untuk pembayaran THR setelah karyawan keluar silakan ditentukan apakah itu penghasilan tsb untuk karyawan tetap, karyawan tidak tetap … h 151 pillTīmeklisPerubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. h149 pillTīmeklis2012. gada 26. dec. · Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Tahun 2012 PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN … h151 pillTīmeklisSE-22.PJ.2014. SE-22.PJ.2014. Hochgeladen von Ignatius Indra Kristiawan. 0 Bewertungen 0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen) 1 Ansichten. 97 Seiten. ... Per E-Mail teilen, öffnet Mail-Client. E-Mail. Link kopieren. Link kopieren. Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein? pinella kuoroTīmeklislampiran ii peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 08/pj/2012 tentang tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha bagi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus, h 159 pillTīmeklis2024. gada 19. marts · RPN dibuat sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I huruf K sampai dengan huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini. ... Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomer SE-42/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor … h 155 pillTīmeklisLampiran PER 31 PJ 2012 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR … h 15.3 esth photovoltaik